dibawah ini adalah lampiran spp-gup isi yang bersumber dari dana phln, kecuali. 3. dibawah ini adalah lampiran spp-gup isi yang bersumber dari dana phln, kecuali

Temukan kuis lain seharga Professional Development dan lainnya di Quizizz gratis! Penggantian UP (SPM-GUP) dapat dilakukan jika dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen). Dana Siap Pakai (on call) adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat berakhir. 18. 825115 b. Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP tunai ke KPPN Kotabumi harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing. Menimbang: a. Pejabat Penerima Kuasa adalah pejabat yang menerima kuasa dari Pimpinan. 1. Dalam rangka pengesahan pendapatan Hibah yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, PA/KPA menerbitkan SP3HL-BJS (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat. Kepala Kantor. 05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER. 2. d. 000,00 maka pernyataan dibawah ini yang benar adalah. SOP 16 PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) A. 000. Di sisi lain, yang menjadi objek PPh Pasal 24 adalah penghasilan yang berasal. Berikut adalah lampiran yang digunakan untuk pengajuan SPP UP yang bersumber dari PNBP yang tidak terpusat : answer choices. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Setiap perusahaan baik itu – kecil atau besar, bergerak di bidang jasa ataupun dagang –. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka mewujudkan proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran. UP maksimal sebesar Rp100 juta b. 248 plays. 3. Berdasarkan Surat Permintaan Pembiayaan Pendahuluan (SP3) dari Pemimpin Proyek/Pejabat yang berwenang, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menerbitkan SPM Pembiayaan Pendahuluan (SPM-PP) atas beban rekening Bendahara Umum Negara (BUN). Tambahan Soal Khusus Satker BLU. Rincian harga per barang. a. Surat permintaan pembayaran untuk pertanggungjawab TUP adalah…. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adala h dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. . Rekening Khusus Kosong yang selanjutnya disebut Reksus Kosong adalah Reksus yang tidak mencukupi untuk membayar belanja yang dibiayai dari PHLN. Memposting jurnal ke dalam buku besar; c. Dalam pengajuan SPP-GUP Isi (yang berasal dari pertanggungjawaban UP) ini, dokumen kelengkapan adalah sebagai berikut: (1) Formulir SPP; (2) Kuitansi/tanda bukti pembayaran;. a. Pengajuan SPP oleh Bendahara Pengeluaran Berdasarkan SPD yang diterima Pengguna Anggaran dari PPKD selaku BUD, bendahara pengeluaran mengajukan Surat Pengantar SPP (Surat. Jelaskan besaran UP Normal yang dapat ditarik oleh bendahara pengeluaran untuk DIPA yang bersumber dari PHLN! 4. a. memiliki kualifikasi usaha. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara) adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan/Pegeluaran atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. Sumber dana APBN dalam DIPA terdiri atas 3 (tiga) sumber yaitu Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pinjaman. UP maksimal yang dapat ditarik sebesar Rp50. PENGELOLAAN UP #2. KEDUA : Menetapkan Format Dokumen yang Digunakan untuk Pelaksanaan Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Uang/surat berharga yang ditatausahakan oleh bendahara BLU meliputi hal berikut Kecuali. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 1. Play this game to review Other. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Format surat sebagaimana Lampiran I PER- 89/PB/2011. PEMBUKUAN PENGELUARAN BAGI BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 47 /Pb/2014 mengatur Teknis pembukuan bagi Bendahara Pengeluaran adalah pembukuan terkait uang yang dikelola berupa : Uang. Dispensasi UP d. 05/2018 ini adalah terkait tata cara pembayaran dan penggunaan KKP dalam rangka penyelesaian tagihan kepada negara melalui mekanisme UP yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni selain Satker Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Satker Atase Teknis. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. Uang/surat berharga yang ditatausahakan oleh bendahara BLU meliputi hal berikut Kecuali. Direktorat Pengelolaan Kas Negara Kementerian Keuangan kepada Pemberi PHLN untuk transfer langsung ke R-KUN. Tanggungjawab Belanja (SPTB) rangkap 3 serta melengkapi lampiran-lampiran yang diperlukan sebagai berikut : a. Penundaan Penyaluran Dana Desa ke RKD Terkait penundaan penyaluran Dana Desa 16ke RKD diatur sebagai berikut :SPM-GUP dapat dilakukan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dari dana UP Tunai. Dilarang memperjualbelikan modul ini. Mekanisme Pencairan Dana pada bagian perbendaharaan. SPM GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja. Modul Pembayaran adalah salah satu modul dalam Aplikasi SAKTI yang digunakan Satuan Kerja untuk memproses. a. 25. Daftar Saldo Rekening, dan. Pengajuan SPP-GUP baik Isi maupun Nihil, harus dilengkapi dokumen sebagai berikut: a. 2. 825111 b. 17 Tahun 2003 b. Pedoman Pelaksanan Anggaran - JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR INDONESIAKhusus pada akhir tahun anggaran, UP Tunai dapat digunakan untuk pembayaran belanja pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran pada Akhir Tahun Anggaran. 1 Tahun 2004. SPP Ganti Uang Persediaan SPP-GU) SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan. ( Latihan SIKP ) 2012 PMK 190. Pejabat yang bertugas untuk menetapkan kebutuhan UP pada satuan kerja K/L adalah…. Penerima hak mengajukan tagihan kepada negara atas. DIPA BA BUN adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran yang bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang dikelola Menteri Keuangan selaku PA BA BUN (BA 999) yang terdiri dari Pengelolaan Utang Pemerintah (999. sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Desember. 01), Pengelolaan Hibah (999. Beban APBN dan. Jika di klik, akan muncul data PPK. Mekanisme pengelolaan hibah langsung bentuk Uang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM­ UP, adalah SPM yang diterbitkan oleh P A/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk, yang dananya dipergunakan sebagai UP untuk membiayai kegiatanPenggantian UP (SPM-GUP) dapat dilakukan jika dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% ( lima puluh persen ). 523111 b. permenku 2010 no 256. (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan. a. 24. Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP untuk DIPA yang bersumber dari dana PNBP, merupakan SPP permintaan uang muka kerja, yang dapat diajukan pertama kali setelah satker menerima DIPA. Created Date: 4/1/2011 1:12:44 PM1. Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan,. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. 000,00. 000. Penggunaan UP telah mencapai 50% dari dana UP yang diterima. 000,00. Tombol Rekap PPK digunakan oleh PPK Konsolidator untuk membantu melihat data-data PPK yang telah mengirimkan data PPDH nya. SPP-GUP (revolving) disampaikan sebelum 1 bulan sejak UP diterima. . . BPP d. Kepala Kantor. tentang bendahara. Wawan yang merupakan eks Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra) tersebut diperiksa terkait kasus. 2015, No. 2. hati nurani d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang bersumber dari. . SPM-GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut; 11. Pejabat yang menandatangani SPP-GUP Isi yang bersumber dari dana PHLN adalah. 000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) maka pernyataan dibawah ini yang benar adalah. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK. 825111 2. Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia. Kepala Kantor. Uang/surat berharga yang ditatausahakan oleh bendahara BLU meliputi hal berikut Kecuali. belanja yang dibiayai dari PHLN. Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP tunai ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP. beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN. Informasi Dokumen klik untuk memperluas informasi dokumen. 5. PendebitanRekening BP/BPP & Pungut/Potong/ Setor Pajak. SPP-GUP (revolving) juga berfungsi sebagai SPJ. 18. 1. SPP-GUP maksimal sebesar Rp75. UP,GU,TU dan LS. 1 PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN SUMBER DANA PINJAMAN LUAR NEGERI P engelolaan Uang Persediaan yang bersumber dari dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), dapat diartikan sebagai jumlah UP yang dapat ditarik oleh bendahara pengeluaran dari pagu belanja DIPA yang dapat dibayarkan melalui UP yang bersumber dari. Perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebagai akibat dari luncuran dan percepatan penarikan PHLN. Tombol ini digunakan untuk menerima data PPDH/RPD dari PPK, extensi file yang digunakan adalah . . Marked Answer : SPTB. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK. SAS 2017 PELATIHAN BENDAHARA PENGELUARAN APBN. 42 Tahun 2002 c. 25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Permendagri No. Pendahuluan Modul Pembayaran. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri No. 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2021 oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati. 2 Pengelolaan Uang Persediaan. PER-02/PB/2005 dan. Menimbang: a. 000,-) PPTK Dalam kegiatan ini, PPTK mempunyai tugas : Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan SPP-LS. Agar Anda lebih memahami tentang PNBP, simaklah 6 poin penjelasan di bawah ini: Merupakan pungutan yang dibayarkan oleh orang pribadi dan juga badan atau organisasi. SPM adalah Surat Perintah Menbayar yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh KPA 4. Tambahan Soal. 14. Dana pinjaman d. 01/2008 tentang. Dalam proses ini, dokumen yang harus di lampirkan adalah Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pembayaran (SPP), Laporan Pengawasan, SuratPertanggungjawabankegiatan yang dibiayai dari PHLN, dan bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. 000. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang. Sosialisasi PER 3 2014 Final. . Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPP-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban UP. Pemisahan Kewenangan Fungsi Perbendaharaan i. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya. TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, PENYALURAN, DAN. Pembayaran dan Surat Perintah Membayar untuk diajukan ke KPPN serta penyelesaian terhadap Surat Perintah Pencarian Dana dari KPPN. 16. “Pengertian dari norma moral dalah peraturan/kaidah hidup yang bersumber dari. 100. 000,00 yang lebih optimal tentunya akan dicapai jika peserta pelatihan adalah pegawai yang sudah menjadi atau menjalankan fungsi sebagai bendahara pengeluaran, pemegang uang muka, bendahara pengeluaran pembantu. 3. Jadi total dana yang masuk ke seluruhan desa di HST pada 2018 ini adalah sekitar Rp177,3 miliar. 16. 1. dan merupakan nilai-nilai moral yang mengingkat manusia. Bacalah isi setiap materi modul dengan teliti. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. 1. • UU No. Total Marks 55 / 100 Dokumen/lampiran dibawah ini harus disiapkan oleh bendahara pengeluaran saat mengajukan SPP-TUP yang bersumber dari PHLN kepada Penerbit SPM, kecuali. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun. e. Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar dari negara pancasila yang menjadi tumpuan dari semua keputusan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-UP, adalah SPM yang. Langkah-langkah untuk pencairan dana dalam sistem akuntansi pengeluaran kas yaitu: Pertama-tama, kita harus membuat dana SPP UP berdasarkan dokumen yang sudah ada. 3. 29. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat TUP, adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.